ANALISIS

Membangun Koalisi Syari’at

Pemilu legislatif telah digelar 9 April 2014 lalu dan hasilnya sudah diketahui. Hasil pemilu ini lalu dijadikan dasar untuk membentuk koalisi antar parpol menuju Pemilu Presiden, baik koalisi sesama parpol sekuler maupun antara parpol sekuler dengan parpol Islam.

Koalisi sesama parpol sekuler mungkin bukan hal aneh. Tapi menjadi tidak wajar jika ada parpol Islam berkoalisi dengan partai sekuler. Bagaimanakah sebenarnya Islam memandang hal itu?

Muwâlâh dan Ta‘âwun

Pada dasarnya sesama Muslim diperintahkan untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sebaliknya, Allah mencela kaum Muslim yang melakukan kerjasama dan tolong-menolong dalam hal kejahatan dan dosa. Allah Swt. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اْلإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kalian dalam ketakwaan dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan.” (QS Al-Maidah : 2).

Dalam konteks muwâlâh (tolong-menolong), sesama Muslim juga tidak dilarang saling ber-muwâlâh, meskipun saudaranya itu fasik dan zalim. Seorang Muslim hanya dilarang ber-muwâlâh dengan orang-orang kafir,dengan mengesampingkan orang-orang Muslim. Seorang Muslim dibolehkan ber-muwâlâh dengan orang-orang kafir hanya dalam satu kondisi saja; yakni ketika kaum Muslim berada dalam kekuasaan kaum kafir, dan jika tidak memberikan loyalitas kepada kaum kafir maka mereka akan mendapatkan penyiksaan berat hingga taraf mengakibatkan kematian. Dalam konteks semacam ini saja kaum Muslim boleh ber-muwâlâh dengan orang kafir.  (An-Nabhani, ASy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, II/270-271).

Hanya saja, seorang Muslim dilarang condong dan berdiam diri terhadap kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara Muslimnya yang lain. Ia dilarang berdiam diri terhadap tindak kemaksiatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Muslimnya. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلاَ يُنْكِرُوهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ

“Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa masyarakat umum karena perbuatan orang-orang tertentu, hingga masyarakat umum tersebut melihat kemungkaran di hadapannya, dan mereka mampu mencegahnya, tetapi mereka tidak mengingkarinya.  Jika mereka berbuat demikian, Allah akan menyiksa masyarakat secara umum dan orang-orang tersebut.” (HR Ahmad dan ath-Thabrani).

 سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِيءَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلُّوا

“Akan ada pemimpin yang kalian ikuti dan kalian ingkari. Siapa saja mengingkarinya bebas; siapa saja yang membencinya selamat; tetapi siapa saja yang ridha dan mengikutinya celaka.” Para sahabat bertanya, “Tidakkah kami perangi mereka?”  Rasul menjawab, “Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat.” (HR at-Tirmidzi).

Berkaitan dengan ini, an-Nabhani menyatakan:

“Atas dasar itu, menampakkan kecintaan kepada penguasa Muslim karena takut terhadap penyiksaannya, padahal penguasa itu zalim dan fasik yang menerapkan aturan kufur, adalah tindak keharaman. Begitu juga dengan sikap menampakkan kecintaan kepada seorang Muslim yang bertentangan pendapat dengan Anda dan menyembunyikan kemarahan kepada mereka.
Menampakkan diri tidak terikat dengan Islam atau menampakkan ketidakrelaan dengan Islam di hadapan orang kafir maupun seorang Muslim yang fasik dan zalim adalah perbuatan haram. Pasalnya, perbuatan semacam ini terkategori kemunafikan yang diharamkan oleh syariat atas kaum Muslim.” (An-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, II/265).

Condong pada kemungkaran bisa berbentuk saling memberikan dukungan maupun berkoalisi dalam hal kemungkaran. Koalisi untuk tujuan-tujuan yang diharamkan, misalnya mengangkat pemimpin berhaluan sekular, jelas-jelas adalah tindakan haram.  Begitu pula jika koalisi tersebut ditujukan untuk bagi-bagi kekuasaan yang diharamkan dalam Islam. Ini bisa dimengerti karena mereka bekerjasama dalam hal kemaksiatan dan dosa.  Bekerjasama dan berkoalisi untuk membangun sistem pemerintahan republik yang bertentangan dengan syariat Islam merupakan tindakan tercela yang bertentangan dengan syariat Islam.

Walhasil, larangan koalisi antara partai Islam dan partai sekular, jika dilihat dari sisi maknawi, tercakup dalam hukum muwâlâh. Artinya, berkoalisinya partai Islam dengan partai sekular sama artinya dengan ber-muwâlâh-nya partai Islam dengan partai kufur. Ini tentu dilarang dalam Islam.

Sedangkan jika ditinjau dari sisi fakta bahwa pemimpin partai sekular itu adalah seorang Muslim, maka ber-muwâlâh-nya kaum Muslim dengan kaum Muslim yang menjadi pimpinan partai sekular adalah mubah dan diperbolehkan, selama masih terbukti kemuslimannya. Jika ia telah terbukti murtad dan keluar dari Islam, maka seorang Mukmin dilarang ber-muwâlâh dengan mereka. Sebab, seorang Muslim tidak boleh memberikan loyalitasnya kepada orang-orang munafik.

Atas dasar itu, ditinjau dari sisi muwâlâh, partai Islam dilarang berkoalisi dengan partai sekular yang kufur.  Sedangkan dalam konteks ta‘âwun (kerjasama) dan dukung-mendukung, seorang Muslim dilarang dukung-mendukung dalam hal kejahatan dan kemaksiatan. Contohnya, saling mendukung untuk mengangkat seorang capres  Muslim menjadi seorang presiden yang akan menerapkan sistem sekular. Harusnya, mereka bekerjasama dan dukung-mendukung untuk mengangkat seseorang menjadi kepala negara yang secara terbuka siap melakukan perubahan sistem sekular menjadi sistem Islam dan siap dibaiat menjadi khalifah yang memerintah dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw.

Meluruskan Pemahaman yang Salah

Beberapa alasan yang digunakan sebagian kaum Muslim untuk membenarkan koalisi partai Islam dengan partai sekular adalah sebagai berikut

Pertama,mereka mengetengahkan Perjanjian Hudaibiyah sebagai hujjah untuk membenarkan koalisi partai Islam dan partai sekular. Untuk menjawab argumentasi ini, kita mesti memahami fakta koalisi yang dibangun oleh partai Islam dan sekular, dan bagaimana fakta Perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Pada prinsipnya, koalisi bermakna penggabungan. Koalisi antar partai maknanya adalah partai-partai tersebut bergabung untuk maksud dan tujuan-tujuan tertentu.

Faktanya, koalisi yang dilakukan oleh partai Islam dengan partai sekular ditujukan untuk memenangkan calon presiden dari partai sekular dengan deal-deal politik tertentu tanpa suatu program perubahan sistem sekular menjadi sistem Islam dan tanpa program pemerintahan menurut syariah. Dengan kata lain, koalisi jenis ini, jika didasarkan pada tujuannya, tidaklah syar‘i, yakni memenangkan calon presiden.

Sedangkan Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, bukan sebagai ketua partai. Selain itu, tujuan dilakukannya Perjanjian Hudaibiyah bukan demi tendensi-tendensi yang bertentangan dengan Islam. Akan tetapi, melalui Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah bertujuan untuk mengalahkan kekuatan kafir Quraisy. Ini dari sisi tujuan dilakukannya Perjanjian Hudaibiyah. Sedangkan dari sisi konteks pelaksanaannya, Perjanjian Hudaibiyah dilakukan oleh seorang kepala negara, bukan ketua partai.

Melihat fakta ini, kita bisa menyimpulkan bahwa fakta Perjanjian Hudaibiyah berbeda dengan fakta koalisi antarpartai. Atas dasar itu, menganalogikan Perjanjian Hudaibiyah dengan koalisi antar partai Islam dan partai sekular adalah analogi yang salah-kaprah. Sebab, Perjanjian Hudaibiyah tidak memuat fakta dan syarat-syarat penggabungan (koalisi) antara Islam dan kekufuran sebagaimana yang terjadi dalam koalisi antarpartai. Ia hanyalah perjanjian yang melibatkan dua pihak. Selain itu, konteks Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian antarnegara, bukan perjanjian antarpartai. Jika faktanya berbeda, secara otomatis analogi tidak bisa diberlakukan.

Di sisi lain, isi Perjanjian Hudaibiyyah tidak mengandung ‘illat sama sekali. Padahal, ‘illat merupakan salah satu rukun qiyâs yang harus dipenuhi.  Tanpa ‘illat tidak akan terwujud qiyâs.

Kedua, banyak riwayat menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah berhubungan dan bekerjasama dengan orang-orang kafir. Rasulullah saw. pernah meminta orang kafir untuk menjadi penunjuk jalan beliau. Beliau juga pernah bermuamalat dengan orang kafir, bahkan pakaian beliau digadaikan kepada orang kafir. Menurut mereka, kenyataan ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. telah membolehkan kaum Muslim melakukan kerjasama dengan orang-orang kafir.

Bantahan atas pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

Benar, bermuamalat, tolong-menolong, bahkan membantu orang kafir dalam aspek-aspek tertentu dibolehkan secara syar‘i. Lebih dari itu, Islam juga menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak mereka sebagai manusia. Atas dasar itu, tolong-menolong dan bekerjasama dengan orang kafir dalam hal-hal yang mubah (menyangkut aspek kemanusiaan) hukumnya boleh. Menurut Sayyid Sabbiq, hubungan seorang Muslim dengan non-Muslim adalah hubungan saling mengenal (ta‘âruf), ta‘âwun (saling menolong), birr (kebaikan), dan ‘adl (keadilan).

Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa Islam memperbolehkan kaum Muslim mengangkat orang kafir sebagai pemimpin serta tolong-menolong dan bekerjasama dalam melawan kaum Muslim dan menyetujui kekafiran mereka. Selain bertentangan dengan syariat Islam, hal ini sangat membahayakan eksistensi kaum Muslim.

Pada dasarnya, koalisi antara partai Islam dan partai sekular tergolong ke dalam kerjasama dan tolong-menolong yang diharamkan dalam Islam. Sebab, partai Islam dan partai sekular telah bekerjasama dalam kemaksiatan, yakni melanggengkan sistem republik sekular. Tentunya, kerjasama semacam ini jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam.

Di sisi lain, koalisi antara partai Islam dan partai sekular tercakup dalam hukum muwâlâh antara Mukmin dan kafir. Padahal, Allah Swt. telah melarang kaum Muslim untuk ber-muwâlâh dengan orang kafir. Muwâlâh di sini mencakup tindakan untuk membela, bekerjasama, menjadi anggota, ataupun berkoalisi dengan partai yang berhaluan sekular. Atas dasar itu, keharaman untuk berkoalisi dengan partai sekular disebabkan karena perbuatan ini sudah terkategori ber-muwâlâh dengan kekufuran.

Sedangkan jika dilihat dari sisi individual pelakunya (bukan partai), maka koalisi antara Muslim satu dengan Muslim yang lain adalah boleh, selama konteks kerjasamanya masih dalam lingkup mubah (boleh). Jika koalisi tersebut ditujukan untuk melanggengkan sistem kufur dan melestarikan kemaksiatan, maka koalisi semacam ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Namun sebaliknya, jika hal itu untuk melakukan perubahan sistem sekular menjadi sistem Islam, maka koalisi seorang muslim dari partai Islam dengan seorang muslim dari partai sekular dibolehkan.

و الله أعلم بالصواب

 [al-wa’ie]

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Penting Dibaca

Prediksi Kekuatan Militer Negara Khilafah

Jangan Tertipu dengan Kenikmatan Dunia!

Islam Menjawab Segala Problema

Find Us on Facebook

%d blogger menyukai ini: